ANALISIS TENTANG KONFIGURASI POLITIK DAN PRODUK HUKUM PADA PERIODE PEMERINTAHAN BJ HABIBIE 1998-1999

Abstract

Munculnya suatu konfigurasi politik tertentu tidaklah mutlak bergantung pada konstitusi atau Undang-undang Dasar yang dipakai dalam sebuah negara. Berlakunya UUD di sebuah negara bisa menampakkan konfigurasi politik yang berbeda-beda pada periode pemerintahan yang berbeda pula. Di Indonesia, sejak diberlakukannya UUD 1945 sampai dengan saat ini, telah melahirkan berbagai konfigurasi politik yang berbeda termasuk karakter produk hukumnya yang juga berbeda-beda. Salah satu konfigurasi politik yang menarik untuk diteliti adalah konfigurasi politik di era pemerintahan Presiden BJ Habibie, sebab BJ Habibie memimpin Indonesia di saat negara tengah mengalami fase perubahan politik dan demokrasi yang substantif. Berdasarkan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa konfigurasi politik tertentu tidak dipengaruhi oleh konstitusi yang dipakai oleh suatu negara, sebab pada konstitusi yang sama, konfigurasi politik yang dihasilkan pemerintahan pada periode yang berbeda dapat berbeda-beda pula dan konfigurasi politik yang terbentuk justru berpengaruh terhadap karakteristik produk hukum yang lahir pada periode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa konfigurasi politik yang terbentuk di era pemerintahan Presiden BJ Habibie dalam kurun waktu 1998-1999 adalah konfigurasi politik demokratis.