PENGANGKATAN ANAK DALAM ADAT MINANGKABAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abstract

Pada dasarnya setiap manusia ingin mempunyai anak, dimana anak merupakan penyenang dan penyemangat bagi sebuah keluarga. Namun di Indonesia belum terdapat unifikasi aturan hukum yang mengatur masalah pengangkatan anak yang dapat memenuhi semua aspirasi berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Pengangkatan anak biasanya dilakukan sesuai dengan hukum adat yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan. Pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia setiap daerah pasti berbeda, karena dilakukan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Salah satu daerah tersebut adalah daerah Minangkabau yang juga mempunyai hukum adat sendiri, dimana mengatur juga terkait dengan pengangkatan anak ini. Hukum Adat Minangkabau memandang anak angkat sebagaimana defenisi anak asuh, tidak lebih, yakni memelihara anak orang lain untuk dijaga, dirawat dan dididik agar menjadi manusia yang mandiri, namun hubungan antara anak asuh dengan orang tua kandungnya tidak putus. Dalam hukum islam, terdapat dua pemahaman berkaitan dengan pengangkatan anak. Pertama, bentuk pengangkatan anak (tabanni) yang dilarang sebagaimana yang dipraktikan oleh masyarakat jahiliyah, yakni menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya, dan ini dilarang dalam islam. Kedua pengangkatan anak (tabanni) yang dianjurkan, yaitu pengangkatan anak yang didorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT. Menanggung semua kebutuhan si anak, termasuk nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan, dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandung.