ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LAMARAN DAN UANG PANAIK DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS

STUDI KASUS MASYARAKAT SUKU BUGIS DI KOTA BATAM

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik lamaran dan uang panaik dalam pernikahan adat Bugis serta kedudukannya dalam perspektif hukum Islam. Fokus penelitian diarahkan bukan hanya pada pertanyaan apakah uang panaik dibolehkan, tetapi pada bagaimana praktik tersebut dibentuk melalui musyawarah keluarga, bagaimana pelaku dan keluarga memaknai pemberian tersebut, serta kapan sebuah kebiasaan adat dapat diterima sebagai ‘urf yang sahih. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-empiris dengan penelitian lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pelaku pernikahan adat Bugis, orang tua atau keluarga mempelai, dan pemuka adat. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum Islam, hukum perkawinan, kajian adat Bugis, dan artikel ilmiah yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses lamaran berjalan melalui tahapan penjajakan, pembicaraan antarkeluarga, mappettu ada sebagai forum pembentukan kesepakatan, dan penentuan waktu perkawinan. Uang panaik berfungsi sekaligus sebagai mekanisme pembiayaan sosial, simbol penghormatan kepada keluarga perempuan, dan penanda kesungguhan calon mempelai laki-laki. Namun, fungsi tersebut berbeda secara konseptual dari mahar. Mahar merupakan hak istri yang memiliki dasar normatif dalam syariat, sedangkan uang panaik merupakan praktik sosial-adat yang lahir dari kesepakatan masyarakat. Penelitian menemukan bahwa uang panaik dapat dikategorikan sebagai ‘urf ‘amali, ‘urf khas, dan ‘urf sahih sepanjang ditentukan melalui kerelaan, proporsional dengan kemampuan ekonomi, tidak menjadi penghalang perkawinan, dan tidak menimbulkan kemudaratan. Dengan demikian, rekonstruksi pemaknaan uang panaik perlu diarahkan dari simbol status menuju kesepakatan sosial yang menjaga kehormatan, musyawarah, dan keberlangsungan perkawinan.