PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Abstract

Pencatatan perkawinan dianggap sebagai syarat administrasi di Indonesia menjadi permasalahan bagi keluarga terutama perempuan dan anak. Sementara di Negara Malaysia pencatatan bukan dilakukan dalam perkawinan, sepertinya berbeda dengan Indonesia. Penelitian ini selanjutnya untuk melihat perbandiangan pencatatan antara dua Negara dan akibat hukumnya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulan dua aturan undang-undang masing-masing negara, data lain diambil dari buku-buku dan jurnal ynag berkaitan dengan penelitian.  penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan di Indonesia diposisikan sebagai syarat administratif sehingga perkawinan yang tidak dicatat tetap sah secara agama tetapi tidak memiliki kekuatan hukum. Sementara itu, di Malaysia pencatatan perkawinan bersifat wajib dengan sanksi hukum yang lebih tegas berupa denda atau pidana kurungan. Perbedaan ini berdampak pada tingkat perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, di mana sistem hukum Malaysia memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan Indonesia.